Mengangkatan Wakil Kepala Sekolah Berdasarkan UU

 

PROMOSI JABATAN WAKIL KEPALA SEKOLAH 

SMA / SMK

I.              LATAR BELAKANG

Bayak kalangan yang memahami bahwa pengangkatan jabatan wakil kepala sekolah merupakan hak prerogatif kepala sekolah. Dalam hal ini  seorang kepala sekolah mempunyai hak penuh untuk memilih seorang tenaga pendidik yang menurutnya dianggap bisa bekerjasama. Keadaan seperti ini bisa saja menjadi sesuatu yang bersifat subjektif yang pada giliranya bisa menghambat karir bagi yang lainnya. Dengan demikian perlu ada pencerahan tentang sistem mengangkatan wakil kepala sekolah yang sesuai perundang-undangan yang berlaku.

II.           LANDASAN HUKUM

-    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

-      Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

III.        SISTEM PROMOSI JABATAN PEMBATU KEPALA SEKOLAH TINGKAT MENENGAH

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permen Diknas) Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2007 Tentang Standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah pada bagian Kepemimpinan Sekolah ayat 4 dinyatakan bahwa Kepala SMA/MA dibantu minimal tiga wakil kepala sekolah/madrasah untuk bidang akademik, sarana-prasarana, dan kesiswaan. Sedangkan kepala SMK dibantu empat wakil kepala sekolah untuk bidang akademik, sarana-prasarana, kesiswaan, dan hubungan dunia usaha dan dunia industri. Dalam hal tertentu atau sekolah/madrasah yang masih dalam taraf pengembangan, kepala sekolah/madrasah dapat menugaskan guru untuk melaksanakan fungsi wakil kepala sekolah/madrasah (Permendiknas N0 19 th 2007). Dan pada ayat 5 dinyatakan bahwa Wakil kepala sekolah/madrasah dipilih oleh dewan pendidik, dan proses pengangkatan serta keputusannya, dilaporkan secara tertulis oleh kepala sekolah/madrasah kepada institusi di atasnya. Dalam hal sekolah/madrasah swasta, institusi dimaksud adalah penyelenggara sekolah/madrasah (Permendiknas N0 19 th 2007).

Yang dimaksud “dewan pendidik” di atas adalah semua tenaga pendidik (guru) yang bertugas di satuan pendidikan, termasuk kepala sekolah.

Peraturan di atas dengan jelas menerangkan tentang komposisi dan sistem pemilihan jabatan wakil kepala sekolah. Dengan demikian maka semakin jelas bahwa jabatan wakil kepala sekolah dipilih oleh semua tenaga pendidik (guru), bukan oleh seorang guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah.  Selama tidak ada  peratuan lain khususnya tentang komposisi dan sistem pemilihan jabatan wakil kepada sekolah maka Permen Diknas No. 19 tahun 2007 hendaknya dijadikan landasan agar tidak menimbulkan polemik diantara warga sekolah.

Dalam hal jabatan wakil kepala sekolah dan jabatan lainnya, kita bisa mengasumsikan bahwa untuk hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sekolah bisa merumuskan peraturan atau kebijakan yang dipandang perlu seperti; kriteria, masa jabatan, mekanisme pencalonan dan pemilihan, sistem promosi dan rotasi, dll selama tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.